Dampak Kenaikan BBM pada konsumsi masyarakat @ mesin kasir

Tanggal 23 Mei lalu pemerintah resmi mengumumkan kenaikan rata-rata harga BBM bersubsidi sebesar 28,7 persen. Kebijakan itu menimbulkan pro dan kontra. Di dunia usaha, salah satu yang paling terpengaruh kebijakan ini adalah industri konsumen. Namun, seberapa besarkah dampaknya terhadap keseluruhan industri?

Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus sejenak melihat kembali ke belakang. Pemerintah sebelumnya pernah menaikkan harga BBM pada 2005. Saat itu, harga rata- rata BBM bersubsidi dinaikkan 30 persen pada Maret 2005 dan 126 persen pada Oktober 2005.

Dari segi biaya, dampaknya langsung terasakan pada margin operasional perusahaan konsumen, yaitu sempat tertekan rata-rata 2 persen. Sedangkan dari segi penjualan, dampaknya dapat langsung terlihat pada grafik Retail Sales Index, yaitu pertumbuhan penjualan ritel berbagai barang konsumsi berdasarkan survei Bank Indonesia menunjukkan tren menurun mulai dari kuartal II-2005.

Penurunan paling tajam terjadi pada barang sandang dan otomotif yang pada dasarnya adalah barang kebutuhan sekunder dan tersier. Apakah pola seperti ini akan terjadi lagi?

Sebenarnya sejak Agustus 2005 industri tak lagi menggunakan BBM bersubsidi karena pada waktu itu pemerintah menaikkan harga BBM untuk industri 93-150 persen. Dengan persentase kenaikan setinggi itu, otomatis harga BBM untuk industri mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

Atas dasar itu, kenaikan harga BBM bersubsidi kini sebenarnya tak berpengaruh signifikan terhadap biaya produksi perusahaan. Perusahaan sudah menyerap kenaikan biaya produksi jauh-jauh hari karena mereka menggunakan BBM nonsubsidi.

Perusahaan di sektor industri konsumen yang haus energi, seperti manufaktur barang-barang konsumsi, bahkan sudah mengantisipasi lebih jauh dengan melakukan diversifikasi sumber energinya ke batu bara dan gas.

Memang terjadi kenaikan biaya produksi sejak pertengahan 2007 hingga kuartal pertama tahun ini. Namun, hal itu lebih disebabkan kenaikan harga bahan baku akibat naiknya harga- harga komoditas dunia.

Meski dari sisi biaya produksi perusahaan-perusahaan di sektor industri konsumen relatif aman dari dampak kenaikan harga BBM bersubsidi, sebenarnya di sisi biaya operasional perusahaan tidak dapat menghindar dari dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Dua komponen biaya operasional yang paling terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi adalah biaya transportasi dan kompensasi pegawai.

Biaya transportasi, baik untuk distribusi barang maupun mobilitas personel, rata-rata menyumbang 1-6 persen dari total biaya produksi dan operasional perusahaan. Kenaikan harga BBM bersubsidi sekitar 30 persen berpotensi meningkatkan biaya produksi dan operasional perusahaan kurang dari 2 persen.

Sementara biaya kompensasi pegawai akan naik seiring kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Kompensasi itu perlu disesuaikan agar karyawan dapat memiliki standar kehidupan dan daya beli yang sama seperti saat sebelum terjadi inflasi sehingga produktivitas mereka tetap terjaga.

Komponen biaya kompensasi rata-rata menyumbang 5-12 persen dari total biaya produksi dan operasional perusahaan. Angka lebih tinggi terjadi di perusahaan padat karya, seperti perusahaan rokok dan manufaktur.

Tingkat kenaikan biaya kompensasi diperkirakan 10-15 persen atau setara tingkat inflasi. Ini berpotensi meningkatkan biaya operasional sebesar kurang dari 2 persen. Apabila dijumlahkan pengaruh kenaikan kedua komponen biaya itu, hanya memengaruhi kurang dari 4 persen keseluruhan biaya produksi dan operasional perusahaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, dari segi biaya, industri konsumen tak akan terpengaruh secara signifikan atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, apakah hanya itu dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap industri konsumen?

Inflasi dan daya beli

Naiknya harga BBM bersubsidi otomatis memicu kenaikan inflasi. Untuk meredam agar kenaikan inflasi tidak terlalu tinggi, salah satu cara yang lazim digunakan pemerintah adalah menaikkan suku bunga BI.

Di sisi lain, daya beli konsumen juga menurun akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Alhasil, kombinasi keduanya berpotensi menurunkan tingkat disposable income masyarakat.

Turunnya tingkat disposable income konsumen menjadi ancaman bagi perusahaan di sektor industri konsumen, terutama perusahaan yang bergerak di bisnis ritel, otomotif, dan rokok.

Produk perusahaan di bisnis itu, karena merupakan kebutuhan sekunder bahkan tersier, adalah yang pertama yang akan dikurangi konsumsinya oleh konsumen ketika disposable income mereka berkurang.

Sementara untuk perusahaan makanan dan minuman, penurunan disposable income tidak akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi, karena makanan dan minuman adalah kebutuhan primer.

Ancaman lainnya datang dari kenaikan suku bunga, yang akan membuat turunnya kemampuan consumer financing. Kenaikan suku bunga BI akan mendorong berbagai jenis pembiayaan menaikkan suku bunga mereka.

Konsumen akan terbebani bunga yang lebih tinggi, padahal pada saat bersamaan pendapatan yang dapat mereka sisihkan untuk membayar bunga semakin kecil. Implikasinya konsumen yang mampu dan ingin memanfaatkan pembiayaan atau kredit konsumen berkurang.

Perusahaan yang bergerak di bisnis otomotif dan ritel akan terkena dampak paling besar dari berkurangnya kemampuan consumer financing ini. Financing sangat penting di kedua bisnis ini karena karakteristik produk mereka yang cukup memberatkan bagi sebagian besar konsumen jika membayarnya secara tunai. Bahkan untuk bisnis otomotif, financing merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menciptakan daya beli konsumen.

Masalah penurunan daya beli telah dipikirkan solusinya oleh pemerintah, melalui berbagai kebijakan yang dijalankan selama sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM bersubsidi.

Pertama, pemerintah memberikan insentif pajak impor bagi bahan kebutuhan pokok serta subsidi Rp 3,6 triliun bagi komoditas seperti beras, tepung terigu, jagung, dan kedelai. Pajak ekspor untuk CPO dinaikkan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dalam negeri dan menstabilkan harga minyak goreng.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp 2,6 triliun untuk meningkatkan subsidi beras, Rp 500 miliar untuk operasi pasar minyak goreng, serta Rp 500 miliar untuk bantuan langsung bagi produsen tempe dan tahu.

Kedua, memberikan kompensasi atas pengurangan subsidi BBM, yang diwujudkan dalam bentuk program bantuan langsung tunai (BLT) yang besarnya Rp 100.000 per kepala keluarga. Jumlah penerima BLT sekitar 15,5 juta kepala keluarga yang masuk kriteria miskin.

Meski belum diketahui seberapa besar efektivitas kebijakan ini dalam mempertahankan daya beli masyarakat, setidaknya langkah ini bisa meminimalkan dampak negatif kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap sektor perekonomian, termasuk industri konsumen.

Pengaruhnya terbatas

Dapat disimpulkan, kenaikan harga BBM bersubsidi berpengaruh terhadap sektor industri konsumen meski terbatas. Biaya produksi tak terlalu terpengaruh karena sejak pertengahan 2005 industri memakai BBM nonsubsidi. Biaya operasional yang terpengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi relatif kecil daripada keseluruhan biaya perusahaan.

Ditambah berbagai usaha rasionalisasi biaya yang dilakukan pihak industri, maka dampaknya diharapkan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Sementara itu, diperkirakan dampak penurunan daya beli masyarakat tidak akan setajam tahun 2005 karena fundamental perekonomian Indonesia saat ini relatif lebih baik.

Secara keseluruhan, kinerja industri konsumen diperkirakan tak akan melenceng terlalu jauh dari jalurnya. Meski demikian, kinerja industri ini masih tergantung dari berbagai faktor lain yang lebih vital, seperti kenaikan harga bahan baku dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Karena itu, untuk mempertahankan kelangsungan industri konsumen ke depannya dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan kalangan industri untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga dapat segera mengupayakan kembalinya daya beli konsumen ke tingkat semula.

Naya Tirambintang Analyst of Equity Research

Artikel Menarik Lainnya: