Paradok Kebijakan Antisipasi Krisis @ mesinkasir

Krisis finansial sudah pada tahap menghantam sektor riil. Berita-berita yang muncul di berbagai media menggambarkan persoalan di sektor riil seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), penurunan omset penjualan, pembatalan kontrak ekspor! menangguhkan ekspansi usaha, pembatalan rencana investasi, defisit neraca perdagangan, penciutan aktivitas sektor informal, dll. Kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi krisis terkesan masih lambat. Sepertinya pemerintah masih wait and see. Disamping itu, kebijakan yang sudah diambil terkesan berat kepada pengamanan sektor finansial, Kebijakan-kebijakan moneteryang sudah dilakukan antara lain, pengelolaan nilai tukar Rupiah, kontrol devisa untuk BUMN, menjaga ketersediaan likwiditas di pasar, menahan penjualan SUN untuk menaikkan harganya, suku bunga tinggi, buy tack saham-saham BUMN di pasar modal, melebarkan jaminan pemeritah atas simpanan nasabah di bank dari RplOO juta menjadi Rp2 miliar.
Adapun kebijakan di sektor riil antara lain, mengeluarkan SKB empat menteri yang isinya agar kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak melebihi pertumbuhan ekonomi, menjamin pembiayaan ekspor, menurunkan harga premium dan solar Iebih mengutamakan pasar domestik. Sekarang pemerintah sedang sibuk menyeleksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang menjadi prioritas untuk dibantu.
Arah solusi yang lebih mengutamakan sektor moneter, sepertinya akan mengulangi kesalahan sepuluh tahun silam. Biaya krisis waktu itu terlalu mahal {sekitar Rp600 triliun untuk BLBI) dengan efektifitas yang sangat rendah. Porsi kebijakan yang berat ke moneter ini dapat dilihat dari jumlah kebijakan yang diambil maupun dampak kebijakan itu sendiri. Dampak beberapa kebijakan moneter malahan menghambat perkembangan sektor riil.

Untuk Indonesia, tampaknya krisis di sektor riil lebih dahulu dirasakan daripada sektor moneter. Ini akibat dari anjloknya harga komoditas pertambangan dan perkebunan yang sudah mulai dirasakan sejak enam bulan yang lalu. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di kedua sektor ini sudah mengalami kesulitan. Kehidupan masyarakat di sentra-sentra perkebunan dan pertambangan merosot tajam.

Sementara dampak krisis moneter terlihat dari anjloknya harga saham-saham dan depresiasi nilai Rupiah, Krisis di sektor perbankan masih dalam batas-batas yang terkendali. Dengan mengutamakan keamanan sektor finansial dan membiarkan sektor riil, sektor finansial pada akhirnya akan kolaps juga. Sektor finansial bergantung dari kesehatan sektor riil. Pengguna dana sektor finansial adalah sektor riil.
Kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga akan memberatkan sektor riil. Minggu pertama Desember 2008 suku bunga patokan [BIrate) masih bertengger pada level 9,25 persen. Suku bunga kredit bisa mencapai 11-12 persen. Ini akan sangat memberatkan dunia usaha. Kredit yang sedang berjalan [out standing credit) baik kredit konsumsi maupun kredit modal kerja berpotensi untuk macet. Angsuran kredit bulanan melonjak drastis yang diikuti dengan penghasilan usaha yang merosot tajam.

DI berbagai negara, suku bunga sudah diturunkan pada level yang sangat rendah. Di China, suku bunga kredit sekitar 5,6 persen dan bunga deposito sekitar 2,4-2,6 persen. Di kawasan Eropa, suku bunga paling tinggi sekitar 2 persen, di Jepang 0,5 persen dan di AS suku bunga antara 5-6 persen. Suku bunga diturunkan sedemikian rupa dalam upaya untuk mendorong sektor riil, Dengan suku bunga yang rendah, likuiditas lebih banyak berputar di sektor riil ketimbang dimainkan di sektor finansial.

Kebijakan pemerintah mengeluarkan SKB empat menteri berpotensi menghambat kenaikan UMP. Maksud pemerintah adalah meringankan beban pengusaha. Namun bunga bank serta harga BBM dibiarkan tetap tinggi. Kedua komponen biaya Ini jauh lebih berat bebannya terhadap biaya produksi daripada komponen upah. UMP yang rendah akan menurunkan daya beli masyarakat pekerja yang jumlahnya merupakan mayoritas dari Jumlah penduduk Indonesia. Tentu, saja daya serap pasar domestik terhadap berbagai macam produk akan menurun. Padahal pemerintah ingin memberdayakan pasar domestik. Kini omset penjualan consumer product untuk luar Jawa sudah turun sekitar 40 persen.
Pemerintah sangat lamban dalam menurunkan harga BBM dan dengan persentase yang sangat kecil. Karena kecilnya, tidak ada pengaruhnya terhadap penurunan biaya produksi. Alasannya tidak lain dari pengamanan APBN, agar pemerintah tetap memiliki ruang fiskal untuk membantu mereka yang menjadi korban krisis. Dengan membiarkan harga BEM tetap tinggi akan banyak kegiatan ekonomi yang mengalami kesulitan, sehingga potensi untuk munculnya korban-korban krisis meningkat drastis. Dengan banyaknya korban krisis, maka ruang fiskal yang disediakan itu menjadi tidak berarti apa-apa. Realisasi pembelanjaan APBN pun tergolong rendah. Dalam satu bulan terakhir (Desember 2008) masih ada anggaran sekitar RplOO triliun yang akan dibelanjakan dengan segera. Dengan krisis seperti tni sudah saatnya, defisit APBN menjadi sesuatu yang ditoleransi. Jika ekonomi membaik, maka defisit diturunkan kembali.

Kini pemerintah sedang menyeleksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang menjadi prioritas untuk dibantu. Persoalannya ada banyak sekali kegiatan ekonomi yang menunggu untuk dibantu. Kebijakan selektif ini tampaknya kurang bijak karena sulit mempertanggungjawabkan aspek keadannya. Dalam kondisi krisis seperti ini, semua kegiatan ekonomi mengalami tekanan yang serius. Lagipula kegiatan ekonomi saling terkait dan berhubungan satu sama lain, baik secara horizontal maupun vertikal. Tidak ada kegiatan ekonomi yang berdiri sendiri dan lepas dengan kegiatan ekonomi lainnya. Sebaiknya kebijakan pemerintah tetap bersifat makro dan berlaku bagi semua kegiatan ekonomi. Intinya adalah menurunkan biaya produksi dan mendorong daya beli masyarakat.
Joseph Stiglitz, pemenang Nobel ekonomi tahun 2001 atas jasa-jasanya mengembangkan teori informasi yang tidak simetris (assymtnetricinformation) di sektor finansial, mengatakan bahwa krisis global sekarang (ni sebagai buah dari kemunafikan sektor finansial. Globalisasi dan liberalisasi sektor finansial menjadikan sektor finansial sebagai sarang penipuan melalui rekayasa keuangan {financialenginaring). Rekayasa finansial berkembang secara dramatis yang menyebabkan regulasi yang mengatur sektor ini selalu tertinggal jauh di belakang.

Karena kebobrokan sektor finansial, Stiglit mengibaratkan paket penyelamatan pemerintah AS sebesar US700 miliar, sebagai transfusi darah bagi seorang pasien yang sedang sakit. Namun pasien tersebut juga sedang mengalami pendarahan parah dalam tubuhnya. Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa setiap kail ada lembaga keuangan yang bangkrut, selalu masalah kecurangan dalam pengelolaan tidak pernah absen.

Berkaca pada masalah tersebut, pemerintah Indonesia sebaiknya berhati-hati dalam melakukan penyelamatan sektor finansial. Pilihannya lebih baik pada penyelamatan sektor rill. Itupun sebaiknya bukan merupakan bantuan langsung, tetapi kebijakan yang dapat menurunkan biaya operasional perusahaan.
Kini saatnya Indonesia membangun perekonomian yang berbasis pada sektor riil. Perekonomian yang terlalu mengandalkan sektor moneter hanya menciptakan perekonomian seperti baton {tnMeeconomic). Kedepan, kebijakan-kebijakan pemeritah sebaiknya lebih memperhatikan sektor riil.

Sumber : Bussiness News

Artikel Menarik Lainnya: