Mesin Kasir | Barcode | Ritel

Pemerintah tetap optimistis ekonomi 2008 dapat tumbuh hingga 6,2% meski terjadi perlambatan sejak kuartal III-2008. Adapun kondisi indikator makro lainnya tetap menunjukkan arah yang baik. Tingkat inflasi dinilai masih terkendali di sekitar 11,4%, yakni dengan cara menjaga pasokan barang dan jasa serta menurunkan harga balian bakar minyak (BBM) sebanyak dua kali. Di samping itu, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tiga bulan, diproyeksikan rata-rata 9,3% dari target APBN-P 7,5%.
Optimisme pemerintah juga terlihat dari kinerja APBN-P 2008, dengan tingkat defisit hanya Rp 4,2 triliun atau setara 0,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Penerimaan negara, baik dari sisi pajak maupun non-pajak, serta realisasi belanja negara yang berada di hawaii target APBN-P berhasil menekan laju defisit anggaran 2008.
Sangat wajar dengan posisi penerimaan negara tahun 2008 di atas target APBN-P 2008, pemerintah menyimpan kelebihan pembiayaan (Silpa) se-I besar Rp 51,3 triliun akibat lebih rendahnya realisasi defisit tersebut Dana Silpa akan digunakan untuk membiayai kegiatan tahun lalu yang diluncurkan pada 2009 (carry-over) serta membiayai defisit APBN tahun 2009.
Sampai akhir tahun lalu, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 658,7 triliun atau Rp 49,4 triliun (8,1%) di atas target APBN-P 2008 seiring kenaikan harga komoditas primer di pasar dunia. Fasilitas sunset policy juga ikut menggenjot penerimaan pajak 2008.
Di sisi lain, tingginya realisasi harga dan lifting minyak mentah Indonesia dibandingkan asumsi APBN-P berhasil mendorong penerimaan negara bukan pajak (PNPB) yang mencapai Rp 320,1 triliun atau Rp 37,2 triliun (13,2%) dari tar- get dalam anggaran. Adapun belanja negara sepanjang 2008 mencapai Rp 985,3 triliun atau Rp 4,2 triliun (0,4%) di bawah pagu APBN-P.
Realisasi ini dihitung dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 692,6 triliun yang lebih rendah 0,6% atau Rp 4,4 triliun di bawah pagu APBN-P. Meski demikian, beban anggaran sepanjang tahun lalu bertambah akibat realisasi subsidi energi dari BBM dan listrik yang melebihi pagu APBN-P hingga 19,2%.

Penyaluran subsidi energi sebesar Rp 223 triliun ini akibat kenaikan volume konsumsi BBM, pelemahan nilai tukar rupiah, dan lebih tingginya realisasi harga minyak mentah sampai Oktober 2008. Pembiayaan anggaran sepanjang tahun silam lebih rendah 41,3% atau Rp 39 triliun dari pagu APBN-P akibat dampak krisis keuangan global. Pembiayaan anggaran mencapai Rp 55,5 triliun.
Banyak pihak menilai tingkat pertumbuhan ekonomi 2008 sebesar 6,2% sangat wajar, mengingat defisit pembiayaan anggaran juga sangat rendah, atau hanya 0,1% terhadap PDB.
Secara teoretis, kian rendah defisit kian kecil peluang pertumbuhan ekonomi berekspansi. Mengacu pada konsep tersebut, ada yang menilai pemerintah telah “mengurbankan” ruang untuk ekspansi pertumbuhan sebesar 0,2% dari target 2008 sebesar 6,4%. Adapun pertumbuhan ekonomi 2008 sebesar 6,2% lebih banyak dikontribusikan laju pertumbuhan ekonomi selama tiga kuartal pertama 2008.
Terkait defisit APBN-P 2008 yang sangat rendah, hal itu terjadi karena dua hal. Pertama, penyerapan belafija APBN yang rendah akibat lemahnya sistem perencanaan dan ketakutan birokrasi terhadap tuduhan korupsi. Kedua, turunnya harga minyak dunia sejak Agustus 2008 setelah sempat menyentuh level US$ 147 per barel pada Juli 2008 lalu.
Sejalan krisis keuangan global, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal tak lagi bisa terhindarkan. Untuk itu hendaknya pemerintah segera memetakan sektor-sektor industri yang terkena dampak krisis global dan berpotensi melakukan PHK.

Luput dari perhatian
Selanjutnya, mereka diberi insentif berupa stimulus fiskal. Yang sudah mengajukan fasilitas insentif fiskal antara lain industri ban yang 70% produksinya diekspor, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan. Selain fiskal, ada upaya pengamanan pasar dan fasilitas trade financing.

Di sektor industri manufaktur, tekstil dan sepatu minta restrukturisasi mesin, perlindungan impor, dan kewajiban pembelian dengan rupiah. Industri baja pun meminta perlindungan impor J dan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Khusus bagi pedagang kaki lima (PKL), pemerintah akan berusaha menciptakan pasar bagi mereka.

Sektor UMKM termasuk di dalamnya PKL memperoleh perhatian karena jumlahnya mencapai 49 juta Sekitar 22 juta bergerak di sektor perindustrian dan perdagangan, sisanya di sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan.
Di sisi lain, pemerintah berencana membuka proyek infrastruktur. Tapi, proyek bersifat padat karya itu tak bisa diharapkan kontinui-tasnya.

Anggaran proyek infrastruktur tahun 2009 sekitar Rp 70 triliun, dan dapat menyerap tenaga kerja 2,5 juta-3,5 juta orang.
Jangan lupa industri kreatif yang selama ini luput dari perhatian tapi berpotensi besar. Industri kreatif berupa aktivitas yang bertumpu pada kreativitas tersebut memiliki dampak ikutan cukup berarti terhadap perekonomian. Tahun 2002-2006, misalnya, sumbangannya terhadap PDB mencapai 6,2% atau senilai 104,7 triliun. Mereka mampu berkembang secara mandiri, sebagian besar tanpa uluran tangan perbankan. Aktivitas ekonomi tersebut yang juga meliputi sektor UMKM dan informal perlu digarap serta dibantu, karena berpeluang menjadi “penyelamat” dari perlambatan ekonomi yang diperkirakan mewarnai 2009.

Sumber : Harian Kontan