Krisis Keuangan, Bisnis Retail Tak Terguncang@mesinkasir

Sekitar 90 persen produk retail berasal dari produk dalam negeri sedangkan 10 persen di antaranya merupakan produk impor. Karena itu, imbas krisis ekonomi di Amerika Serikat tidak memberikan efek signifikan bagi bisnis retail.
Demikian diungkapkan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Abraham Ibnu, Kamis (16/10) di Surabaya. Sebagian besar bisnis retail tidak terlalu terguncang oleh efek krisis keuangan dunia Amerika Serikat. Namun, para pengusaha retail yang bermain di sektor impor merasakan imbasnya, ucapnya.
Menurut Ibnu, agar imbas dari krisis keuangan dunia global tak memengaruhi roda perekonomian dalam negeri, maka pemerintah perlu merubah kebijakan. Salah sat u kebijakan yang harus diubah adalah tingginya Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pemerintah hingga mencapai 40 persen.
Ibnu mencontohkan, harga jam tangan Rolex ketika masuk di Indonesia mencapai Rp 50 juta per unit. Padahal, di Singapura barang yang sama dengan spesifikasi sama hanya Rp 30 juta per unit.
Akibat tingginya pajak PPnBM, maka segmen masyarakat menengah atas di Indonesia punya kebiasaan untuk berbelanja ke luar negeri karena di sana lebih murah. “Padahal, ini merupakan pemborosan,” tuturnya.
Sementara itu, pada segmen masyarakat menengah ke bawah, sosialisasi untuk memanfaatkan produk dalam negeri perlu digalakkan. Dengan mengoptimalkan produk lokal, maka ketergantungan pada produk luar negeri semakin berkurang.

Pantau Sektor Riil

Pengamat Ekonomi Universitas Ai rlangga Wasiaturrahma membenarkan perlunya pemberdayaan produk-produk lokal untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ketergantungan pada produk impor justru akan semakin menyeret bangsa Indonesia pada krisis ekonomi global.

Selain itu, dalam menanggulangi krisis, pemerintah seharusnya tidak hanya berkutat pada penjagaan stabilitas inflasi. Namun demikian kebijakan agar sektor riil dalam negeri tetap bergerak juga perlu dilakukan.

Tolok ukur pertumbuhan ekonomi kadang dipakai pemerintah untuk melihat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Padahal, pertumbuhan ekonomi kadang hanya didominasi oleh kelompok tertentu sehigga tidak menggambarkan situasi konkret masyarakat, ucapnya.
SUmber :kompas.com

Artikel Menarik Lainnya: