Utang luar negeri ternyata masih bisa menjadi bom waktu yang belum jinak, yang harus senantiasa diwaspadai, baik bagi sektor pemerintah (APBN) maupun bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Ketika globalisasi sudah semakin mencengkeram, belakangan ini kian mudah saja bagi pemerintah dan swasta untuk mengakses utang luar negeri. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini akan menyebabkan bencana finansial (financial disaster), ketika jatuh temponya tiba.
Belajar dari pengalaman krisis 1998, Bank Indonesia (BI) sudah memiliki mekanisme pemantauan utang, baik pemerintah maupun swasta. BI belum lama ini mengumumkan, bahwa utang luar negeri yang jatuh tempo tahun ini adalah US$ 17,4 miliar (swasta) dan sekitar US $ 7,5 miliar (pemerintah) . Namun untuk utang pemerintah, angkanya kemungkinan bisa turun menjadi USS 5,5 miliar karena dijadwalkan kembali. Meski begitu, BI ternyata belum bisa merinci lebih jauh, bagaimana profil jatuh tempo pembayaran utang swasta tersebut secara bulanan. Yang tak kalah penting adalah, dari mana sumber devisa pembayarannya? Apakah utang oleh swasta otomatis dibayar dari account mereka di Indonesia, ataukah dari account di luar negeri, misalnya Singapura atau Hong Kong?
Hal ini penting diketahui, karena asal-usul rekening tersebut bisa berimplikasi luas. Jika account-nya di Singapura, itu berarti tidak berpengaruh terhadap cadangan devisa. Namun, jika account-nya di Jakarta, cadangan devisa akan tertekan, yang selanjutnya akan menyebabkan pelemahan rupiah.

Dilema Utang Pemerintah
Dalam perekonomian, utang sesungguhnya merupakan hal wajar, baik oleh swasta maupun pemerintah. Swasta memerlukan utang karena perusahaan-perusahaan butuh ekspansi. Sedangkan pemerintah memerlukan utang luar negeri karena dua alasan.

Pertama, untuk menutup saving-investment gap, yakni kebutuhan investasi yang tidak bisa dipenuhi dari mobilisasi dana masyarakat
Kedua, utang luar negeri dapat membantu menaikkan cadangan devisa.

Pada era Orde Baru, pemerintah mendapatkan utang luar negeri dari konsorsium Consultative Group on Indonesia (CGI) dan sebelumnya IGGI. Kelebihannya, bunganya rendah. Namun kelemahannya, terlalu banyak syarat, terutama dalam pembelanjaannya. Pada era sekarang, utang luar negeri diperoleh secara komersial, yang didapat di pasar global. Kelebihannya, dananya didapat secara tunai, sehingga dapat digunakan secara fleksibel. Namun kelemahannya, bunganya biasanya mahal.
Beberapa waktu lalu, misalnya, hanya dalam tempo beberapa hari saja pemerintah berhasil menerbitkan obligasi global (globalmedium-terms note/MJH) senilai USS 3 miliar. Peristiwa ini bisa dimaknai ganda, ibarat mata uang yang memiliki dua muka. Di satu pihak, pemerintah Indonesia masih dipercayai pasar, kendati harus menebusnya dengan harga mahal (jieldyang tinggi). Sisi positif lain adalah, masuknya devisa US$ 3 miliar ke cadangan devisa menjadi USS 53,9 miliar. Selanjutnya, hal ini memperkuat rupiah, dari posisi Rp 12.000 per dolar AS menjadi Rp 11.500 pada akhir pekan lalu.
Di sisi lain, penambahan utang akan semakin membebani APBN. Tahun ini, posisi utang luar negeri pemerintah mencapai US$ 65,7 miliar.

Solusi Utang
Utang luar negeri, suka atau tidak, akan cenderung terus menumpuk. Adakah solusinya? Di kalangan negara-negara berkembang, memang ada berbagai skema untuk meringankannya. Misalnya Baker Plan yang digagas mantan Menkeu AS James Baker, yang menyarankan penambahan utang pada negara-negara debitor agar kelak memiliki kemampuan membayar utang. Skema ini diralat menjadi Brady Plan yang dikemukakan oleh mantan menkeu AS lainnya, Nicholas Brady. Berbeda dengan Baker, ia berpendapat solusi terbaik adalah memotong utang, bukan menambah utang baru.
Namun “sayangnya”, hampir semua skema peringanan utang tersebut tidak ada yang dianggap compatible Aan appropriate terhadap Indonesia. Mengapa? Dulu, Indonesia dianggap tidak layak menerima fasilitas peringanan utang tersebut, karena statusnya sebagai negara penghasil minyak.
Sekarang, Indonesia juga sulit mendapatkan pemotongan utang (hair cuti, karena meski bukan lagi termasuk negara minyak, negara ini kini berstatus sebagai emerging market Jadi, berbagai usulan pengamat yang menginginkan agar pemerintah meminta fasilitas hair artkepada para kreditor, hal itu rasanya susah direalisasikan.
Karena itu, satu-satunya cara agar utang dapat diatasi bertahap adalah, menaikkan kemampuan untuk membayar utang. Naikkan pertumbuhan ekonomi nasional, perbesar produk domestik bruto (PDB), perbesar volume APBN, sehingga selanjutnya berangsur-angsur utang luar negeri menjadi relatif mengecil. Filosofi inilah yang mesti dipegang, daripada kita mengharapkan sesuatu yang tidak jelas (wishful thinking) mengenai pemotongan utang.
Skema lainnya adalah debt swap, yakni mengonversi pembayaran utang luar negeri menjadi belanja di dalam negeri untuk keperluan tertentu. Namun, angkanya biasanya tidak besar, paling banyak USS 50 juta.
Pengelolaan dan Koordinasi Utang luar negeri masih akan menjadi “bom waktu” yang tak bisa diabaikan, dan kita tidak boleh lengah mengelolanya Beberapa rekomendasi bisa ditawarkan sebagai berikut:

Pertama, belajar dari pengalaman, pemerintah benar-benar harus mempertajam prioritas dalam mengakses utang luar negeri. Juga harus diperhitungkan kesiapan untuk membelanjakannya. Jika tidak, hal itu hanya akan menyebabkan rendahnya absorpsi, seperti terjadi pada APBN dalam beberapa tahun terakhir.
Kedua, utang luar negeri pemerintah tentunya tidak bisa didikotomikan dengan utang swasta. Keduanya ibarat bejana berhubungan, yang bisa saling terkait, terutama ketika jatuh tempo pembayarannya tiba. BI perlu lebih detail menelusuri profil utang swasta, karena ketika jatuh tempo, ia akan mengganggu perekonomian nasional.
Ketiga, koordinasi yang lebih berkualitas diperlukan dalam upaya melakukan reprofiling. Ketika pada tahun-tahun tertentu terjadi penumpukan pembayaran utang, baik oleh pemerintah maupun swasta, hal itu harus diupayakan menjadwal tilang. Jika tidak, itu akan terjadi bencana APBN.
Keempat, daripada meminta hair cut, mungkin meminta utang lunak masih bisa menjadi opsi. Jumlahnya tidak besar, namun bisa memperbaiki komposisi utang luar negeri pemerintah yang sekarang sudah berat ke arah utang komersial.

Akhirnya, tidak ada opsi yang benar-benar ideal, atau the first best. Semua opsi selalu berisiko. Sebagaimana pilihan menerima utang luar negeri, sejak awal pasti sudah disadari sebagai sebuah opsi yang bukan the first best.

Artikel Menarik Lain: