Pengamat ekonomi Faisal Basri menilai tak akan ada perbaikan ekonomi mendasar di Indonesia, siapa pun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu Presiden 2009 ini. Sebab, tidak satu pun menjelaskan secara rinci target ekonomi dan cara mereka untuk mencapainya.

Hal ini diungkapkan Faisal seusai menjadi narasumber dalam seminar bertema “Menyoal Dinamika Perekonomian Kontemporer Indonesia: Kritik, evaluasi, dan Alternatif bagi Perekonomian Indonesia ke Depan” di Surabaya, Selasa (9/6).

Hadir pula sebagai narasumber pada seminar yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jatim itu, ekonom dan mantan Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan Kwik Kian Gie.

Konsep ekonomi yang disampaikan para calon presiden dan wakil presiden, menurut Faisal, umumnya tidak jelas. Masalah kemandirian yang diusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Jusuf Kalla-Wiranto, tidak menjelaskan definisi kemandirian yang diharapkan.

Sama tidak jelasnya dengan ekonomi kerakyatan yang disuarakan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo maupun ekonomi jalan tengah yang digunakan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Hanya target pertumbuhan yang disebutkan para calon. SBY-Boediono menyebut target pertumbuhan ekonomi 7 persen, JK-Wiranto 8 persen, dan Mega Pro digit ganda. Namun, untuk melihat target itu realistis atau tidak, perlu penjelasan mengenai cara yang akan ditempuh.

Masalahnya, tidak satu pun calon menjelaskan langkah yang akan dilakukan untuk mencapai target itu. Selain itu, ada keterbatasan daya dukung yang seperti diabaikan para capres. Misalnya merencanakan membuka lahan 6 juta hektar, di mana masih ada lahan seperti itu. “Dulu zaman Soeharto membuka sejuta lahan gambut saja gagal,” tutur Faisal.

Kwik Kian Gie menambahkan, saat ini setidaknya 180 juta dari lebih 200 juta jiwa warga Indonesia sangat miskin meskipun mereka memiliki hak yang sama atas kekayaan negara. Hal ini bukan karena Indonesia kekurangan orang pandai. Akan tetapi, disebabkan korupsi yang sangat besar dan pikiran koruptif yang mengikuti paham neoliberal.

Di paham inilah disebutkan campur tangan pemerintah tidak bisa dihindarkan, tetapi haruslah sekecil mungkin. Selain itu, Kwik mengkritik indikator ekonomi yang bergantung pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

Kenyataan beban utang yang sangat besar menyengsarakan masyarakat selama berpuluh tahun tidak masuk dalam pertimbangan PDB. Proyek yang berkontribusi besar pada PDB harus dimenangkan. “Karenanya, pertumbuhan PDB bisa terjadi meskipun hanya menguntungkan satu orang saja,” tutur Kwik. (Kompas)

Artikel Menarik Lain: