Target Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Para Capres: Sistematis, Humanis Dan Pragmatis

Tiga pasangan calon presiden-wakil presiden (capres-cawapres) sama-sama mengusung jargon ekonomi kerakyatan dan kemandirian bangsa. Namun, mereka mematok target berbeda dalam hal pertumbuhan ekonomi.
Masing-masing pasangan memiliki karakter dan kekuatan dalam mengusung kebijakan ekonomi kerakyatan. “JK pragmatis, SBY sistematis, dan Mega humanis,” ujar Sandiaga S Uno, wakil ketua umum Kadin bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi, di Jakarta, Rabu (10/6).

Tim Megawati-Prabowo optimistis mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi 10% bila sumber daya alam (SDA) dikelola sesuai dengan UUD 1945. Alasannya, tingkat kebocoran pengelolaan SDA sangat tinggi. ”Oleh karena itu, kita harus memperbaikinya dengan menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan kepentingan nasional,” ujar Hendrawan, anggota tim ekonomi Megawati-Prabowo, kepada Investor Daily, Rabu (10/6).

Mega-Prabowo juga menjanjikan pertumbuhan ekonomi berkualitas yang mampu menciptakan lapangan kerja. Tanpa kualitas, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sekelompok kecil masyarakat.  “Pada 2013, ekonomi Indonesia bisa mencapai 10%. Range-nya sudah kami buat, yakni sekitar 7-8% mulai 2010. Tahun selanjutnya semakin naik mencapai target,” papar Hendrawan yang juga mengajar di Universitas Satya Wacana Salatiga itu.

Untuk mencapai target itu, menurut Hendrawan, realisasi penyerapan belanja negara sampai pertengahan tahun harus bisa mencapai 50%. ”Kami juga menargetkan pendapatan per kapita mencapai US$ 4 ribu per orang pada 2014, dibandingkan saat ini yang hanya US$ 2 ribu per orang,” tutur Hendrawan.

Mega-Prabowo akan menekankan ekonomi kerakyatan melalui kebijakan. ”Rakyatlah yang berdaulat, termasuk merumuskan masalah, menentukan pilihan, dan melaksanakannya. Dengan demikian, rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan,” kata M Prakosa, anggota tim ekonomi Mega-Prabowo lainnya.

Mantan Menteri Kehutanan itu mengingatkan, Indonesia masih bergantung pada produk bahan pangan impor, seperti kedealai dan gula. “Pertanian, perikanan, dan SDA lain perlu digerakkan selama lima tahun mendatang untuk mendorong perekonomian,” ucap Prakosa.

Pasangan Mega-Prabowo juga menjanjikan yaitu akan merealokasi anggaran dan menjadwalkan utang luar negeri. Pasangan ini juga akan memberikan tax amnesty kepada pengusaha yang akan menanamkan investasi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Pertumbuhan  Realistis

Sementara itu, pasangan SBY-Boediono menilai, target pertumbuhan ekonomi 7% pada 2014 cukup realistis di tengah tekanan krisis ekonomi global belakangan ini.  ”Untuk mencapai target itu, diperlukan langkah-langkah peningkatan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta investasi yang masuk ke dalam negeri,” kata Chatib Basri, anggota tim ekonomi SBY-Boediono.

Saat ini, Chatib mengingatkan, pertumbuhan ekonomi global hanya -1,5% dan pada 2010 pertumbuhan diperkirakan sekitar 1,9%. ”Padahal, biasanya pertumbuhan global mencapai level 5%. Akibatnya, ekspor Indonesia akan melemah dan berimplikasi pada penurunan investasi,” ucap dia.

Untuk mencapai pertumbuhan 7%, menurut Chatib, Indonesia membutuhkan investasi hingga 28% dari produk domestik bruto (PDB) dan kenaikan dana tabungan pemerintah yang saat ini baru mencapai 25-26% dari PDB. Tingkat konsumsi harus bisa dipertahankan di atas 5%, khususnya pengeluaran pemerintah dan masyarakat. ”Dalam kondisi saat ini tidak mungkin pemerintah mengharapkan sumbangan dari sektor ekspor yang dipastikan tergerus akibat krisis global,” kilah Chatib.

Pasangan SBY-Boediono juga akan menggenjot pengeluaran pemerintah dan konsumsi masyarakat pada dua tahun pertama, terhitung 2009-2010. Pada periode itu, pertumbuhan konsumsi diupayakan di atas 5%. ”Sebab, pada triwulan I-2009, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sudah mencapai 5,8% dan pertumbuhan konsumsi pemerintah 19%,” kata  Chatib.

Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi ditargetkan meningkat signifikan menjadit 6-6,5% pada 2010, 6,5-7% (2011), 7-7,5% (2012), 7,5-8% (2013), dan 8-9% (2014). ”Itu bisa terlihat dari pertumbuhan ekonomi kita yang pada triwulan I-2009 saja, berada diluar perkiraan, mencapai 4,4%,” jelas Chatib.

Percepatan Infrastruktur

Sementara itu, JK–Wiranto berani mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga lima tahun mendatang 8%. Angka pertumbuhan sebesar itu dengan asumsi sebagai besaran yang realistis dicapai dengan berbagai program percepatan.

Tim ekonomi JK-Wiranto memberikan tiga asumsi yang menjadi pijakan untuk mematok angka 8%. Pertama, saat ini Indonesia sudah berada pada tanda-tanda berakhirnya masa krisis ekonomi. ”Kondisi ini dapat diisi dengan menggenjot ekspor komoditas dalam negeri,” ujar Fadhil Hasan, anggota tim ekonomi JK-Wiranto.

Kedua, keadaan ekonomi dalam negeri telah menunjukkan  perkembangan yang positif. Ketiga, adanya upaya untuk meningkatkan efiiensi anggaran.
Untuk menggenjot tingkat pertumbuhan sebesar itu, JK-Wiranto akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan belanja modal. Langkah ini dapat ditempuh dengan mengurangi anggaran subsidi yang justru tidak adil bagi masyarakat bawah seperti bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, konversi pemakaian BBM ke bahan bakar gas (BBG) dan pemakaian batubara sebagai pengganti minyak untuk PLN.

JK-Wiranto juga menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. ”Dengan angka pertumbuhan ekonomi  8%, dapat menekan angka kemiskinan dari 15% menjadi kurang dari  8% dan angka pengangguran dari 8,3% menjadi di bawah 5%,” tutur Fadhil yang juga direktur Indef.

Untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi 8%, kata Fadhil, banyak kebijakan yang harus dilakukan pemerintah, terutama di bidang fiskal, moneter, perbaikan iklim investasi, penerapan good corporate governance, reformasi birokrasi, dan mewujudkan kepemimpinan yang berwibawa.

JK-Wiranto akan menjamin kelangsungan hidup sektor UMKM dan pertanian. “Namun, proteksi itu jangan lantas menjadi ketergantungan, tapi harus diikuti program promosi terhadap produk-produk untuk mendorong ekspor, ekspor pun juga tidak boleh bahan mentah, tapi bahan jadi,” jelas Fadhil.

Sekretaris Menteri Negara PPN/Sestama Bappenas Syahrial Loetan mengatakan, saat ini sulit bagi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan double digit, terlebih lagi ekspor Indonesia tergerus terus. Sebab, ekspor sangat terkait dengan investor yang masuk ke Indonesia. “Apakah persepsi investor dalam beberapa tahun ke depan sudah pulih atau belum? Itu yang perlu dipastikan dulu,” tutur dia.

Menurut Syahrial, investasi merupakan masalah utama yang harus diselesaikan pemerintah, dan tetap terkait dengan masalah perekonomian global yang sedang menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Meski demikian, pergerakan perekonomian global juga tidak bisa dikatakan cepat pulih. ”Pemulihan di AS masih buruk karena masih adanya kebangkrutan perusahaan-perusahaan, dan PHK di banyak tempat,” ucap dia.

Belum Spesifik

Menurut Sandiaga S Uno, ketiga pasangan itu belum secara spesifik memberikan gambaran tentang ekonomi kerakyatan. Masing-masing tim ekonomi masih berbicara secara umum. Siapa pun yang terpilih, Kadin akan mengawal dan memonitor kebijakan ekonomi kerakyatan. “Kadin sudah mengerucutkan definisi ekonomi kerakyatan, yaitu yang berpihak dan melihat pemberdayaan UKM,” ujar Sandiaga.

Kadin mengingatkan, pemerintahan mendatang harus mampu memberikan kepastian akses pembiayaan dan kepastian lahan usaha. Ekonomi kerakyatan bukan berarti antiperusahaan besar.  “Menurut Kadin, ekonomi kerakyatan membutuhkan usaha besar untuk menjadi mitra usaha kecil dan menengah,” kata Sandiaga.

Dia lantas menunjukkan bukti program kemitraan (linkage program) antara UKM dengan usaha besar membuat pertumbuhan UKM lebih cepat dan memberikan kredit bermasalah yang rendah. Program kemitraan juga bisa memberdayakan usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha kecil menjadi usaha menengah. “Misalnya, pedagang kaki lima sudah 20 tahun, terus jadi usaha mikro, seharusnya selama itu sudah naik kelas,” ujar Sandiaga.

Dalam penyusunan roadmap industri 2009-2014, Kadin hendak memprioritaskan empat arahan kebijakan utama dalam bidang UMKM dan Koperasi. Selain program kemitraan, Kadin juga akan melakukan advokasi kebijakan dengan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait ekonomi kerakyatan, termasuk di dalamnya kajian terhadap regulasi. “Salah satunya advokasi pada undang-undang tentang lembaga keuangan mikro,” ujar dia.
Oleh:Raja Hendrik Napitupulu dan Thomas E Harefa (Investor)

Artikel Menarik Lainnya: