Ekonomi Utang Luar Negeri vs Ekonomi Mandiri Kerakyatan

Blok Cikeas ‘Digempur’ Isu Utang Asing

Isu utang luar negeri kini mencuat di tengah kampanye Pilpres 2009. Sementara duet SBY-Boediono bertekad melanjutkan rezim utang yang tunduk pada Neoliberalisme IMF dan Bank Dunia, JK-Wiran to ingin mengurangi utang dan Mega-Prabowo lebih suka menjadwalkan utang luar negeri. Mana yang paling laku?
Dengan kata lain, JK-Wiran to dan Mega-Prabowo, dua pasangan Blok Teuku Umar, bertekad mengakhiri utang luar negeri. Soal utang negeri memang jadi isu krusial bagi para calon presiden untuk bersaing menggaet suara calon Pemilih Presiden 2009.
Menyusul gempuran isu Neolib yang bertubi-tubi ke kubu SBY-Boediono, jelas isu utang luar negeri jadi persoalan serius. Saling tuding dan memojokkan antarkubu calon presiden pun tak terhindarkan.
Prabowo Subian to misalnya, beriklan politik bahwa utang Indonesia meningkat pesat di era Presiden SBY. Duet Mega-Prabowo bahkan menyindir utang rezim SBY yang bertambah hingga lebih dari Rp 400 triliun.
Namun SBY-Boediono sama-sama tidak mempersoalkan utang luar negeri dengan alasan bahwa itu semua digunakan untuk membiayai program pemerintah. Mereka juga tidak mau merestrukturisasi atau bahkan mengemplang utang luar negeri. Kita tidak perlu alergi dengan utang, ujar Boediono. Boediono adalah ekonom yang sangat memercayai mekanisme pasar untuk tujuan kesejahteraan.
Namun para analis menilai langkah SBY salah kaprah karena selalu menaikkan citra dengan mengatakan dapat menurunkan porsi utang. Pasalnya, porsi utang luar negeri yang turun tidak dibarengi dengan pengurangan utang obligasi melalui surat utang negara (SUN).
SBY terus menambah utang, tapi dikompensasi dengan penampilannya sebagai peragawan politik yang mempesona, sehingga rakyat tidak tahu, kata aktivis politik Ray Rangkuti.
Posisi utang pemerintah hingga akhir Desember 2008 mencapai 149,67 miliar dolar AS. Artinya, ada kenaikan 8,61 miliar dolar AS jika dibandingkan akhir 2004 sebesar 139,86 miliar dolar AS.
Data Direk to rat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan menunjukkan, sampai 28 Februari, to tal pinjaman luar negeri Indonesia adalah 62,74 miliar dolar AS, sementara pinjaman luar negeri yang jatuh tempo pada 2009 adalah 5,83 miliar dolar AS.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, menambahkan, seandainya SBY-Boediono terpilih dan memegang tampuk pemerintahan, rezim utang Indonesia sudah pasti akan berlanjut. Indonesia akan semakin patuh dan tunduk kepada IMF dan AS.
Pengamat keuangan negara dari Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan menilai, sulit mengharapkan pasangan SBY-Boediono menggenjot kemandirian ekonomi. Pasangan ini dinilai sebagai poros pro-IMF dan Washing to n , yang mengedepankan aliran Neoliberalisme. Karena itu, utang luar negeri diperkirakan tetap mengalir, mencekam ekonomi domestik.
Boediono, ungkap Dani Setiawan, merupakan seseorang yang pro pada kebijakan lembaga-lembaga multilateral. Boediono merupakan murid yang patuh dari IMF, Bank Dunia, dan kepentingan AS, tegasnya.
SBY-Boediono merupakan lawan kubu Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Prabowo cukup gigih menyampaikan agendanya untuk merestrukturisasi atau menjadwalkan utang luar negeri Indonesia. Dengan beban utang berkurang, pemerintah diharapkan memiliki dana lebih besar untuk pembangunan, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Sementara JK-Wiran to akan mengurangi beban utang dengan menggerakkan sektor riil dan industri pertanian, kelautan, dan manufaktur serta proyek infrastruktur. SBY-Boediono akan menghadapi stigmatisasi isu Neoliberalisme yang memang mengandalkan utang, sementara kubu JK-Wiran to dan Mega-Prabowo akan lekat dengan ekonomi rakyat yang mandiri dan keadilan sosial. Mana yang akan dipilih, tergantung rakyat.

sumber : INILAH.COM

Artikel Menarik Lainnya: