Kesadaran membayar pajak para wakil rakyat baik yang ada daerah maupun di Senayan, patut dipertanyakan. Terungkap, lebih dari 50 persen anggota DPR RI, DPD RI maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota, tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

NPWP, bagaimana rakyat mau sadar pajak, lha wong pimpinannya di dewan saja banyak yang bodong NPWP

“Secara global, memang masih banyak anggota DPR RI, DPD dan DPRD yang tidak punya NPWP. Hal ini sangat disayangkan karena wakil rakyat mestinya  memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat,” ungkap Direktur Pelayanan, Penyuluhan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Joko Slamet yang dihubungi via ponsel, Selasa (20/10).

Ditanya berapa total jumlah para wakil rakyat yang bandel itu, Joko mengaku tak hapal jumlahnya. Dia hanya menyebut sangat banyak. “Ya di atas 50 persen lah,” cetusnya sembari menyarankan untuk menanyakan data lengkapnya ke masing-masing Kanwil Pajak.

Meski tidak punya NPWP, para wakil rakyat itu tetap dipotong pajak saat menerima gajinya per 1 Oktober lalu. Sebagai sanksinya, yang tidak punya NPWP dikenakan potongan lebih dari 20 persen. “Ya, kalau dihitung potongannya 18 persen dari gaji,” ucapnya.

Walau gaji tetap dipotong, Joko mengaku ada kelemahan dalam system tersebut. Di mana, potongan tersebut tidak bisa dikontrol apakah benar-benar dimasukkan ke kas negara atau tidak. “Beda kalau ada NPWP, pasti masuk semua ke kas negara. Kalau tidak ada NPWP, mana tahu kita jika tidak disetorkan ke kas negara,” tuturnya.

Ditambahkannya, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan masing-masing Kanwil Pajak untuk mendorong wakil rakyat yang tidak ber-NPWP. Hasilnya  mulai kelihatan, di mana sudah banyak yang mendaftarkan diri. “Mengurus NPWP tidak lama kok, cuma tiga jam. Karena itu, anggota DPR, DPD, DPRD secepatnyalah membuat NPWP. Karena bagi yang sengaja tidak membuat NPWP, ada sanksi pidananya,” pungkas Joko. (JPNN)

Artikel Menarik Lain: