Bertahannya ‘Mafia Berkeley’ dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II merupakan kabar buruk bagi penyelesaian persoalan utang secara adil. “Selama ini para menteri beraliran neoliberal itu justru menjadi penghalang terwujudnya kemandirian ekonomi dari dominasi modal asing di dalam negeri.”
Mafia Berkeley masihkah menjadi hantu perekonomian Indonesia
Penegasan tersebut disampaikan Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, di Jakarta, Selasa (27/10). “Pengaruh neoliberalisme dan kekuatan negara-negara maju melalui ‘Mafia Berkeley’ semakin dominan dalam perumusan kebijakan ekonomi di tingkat nasional hingga daerah. Salah satunya adalah prioritas kebijakan anggaran negara bagi kepentingan kreditor dan perbankan,” kata Dani.
Penerimaan negara dari pajak, sumber daya alam serta penarikan utang baru, lanjutnya, sebagian besar masih dinikmati oleh kreditor asing dan individu dalam bentuk pembayaran cicilan bunga dan pokok utang. Perbankan juga masih menikmati porsi besar dalam bentuk pembayaran bunga obligasi rekapitulasi perbankan.
Dia jelaskan, penumpukan utang baru menimbulkan biaya sangat besar yang ditanggung oleh rakyat dalam bentuk pemotongan subsidi dan anggaran sosial. Sepanjang tahun 2005 – 2009, akumulasi pembayaran cicilan bunga dan pokok utang dalam APBN 2009 mencapai Rp702,209 triliun. Masih di bawah total belanja subsidi energi 2005–2009 sebesar Rp641,4 triliun. Sementara alokasi subsidi non energi hanya sebesar Rp172,2 triliun.
“Fakta ini menunjukan potret ketidakadilan dalam kebijakan anggaran yang pro kreditor selama ini. Lebih dari 65,0 persen dari total pembayaran bunga utang diperuntukkan untuk pembayaran bunga utang dalam negeri yang seluruhnya berasal dari pembayaran bunga Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Sementara itu, sisanya sebesar 35 persen merupakan realisasi pembayaran bunga utang luar negeri, yang terdiri dari bunga SBN internasional dan bunga pinjaman luar negeri,” ungkapnya.
Menurut Dani, meningkatnya beban pembayaran utang menyebabkan berkurangnya anggaran sosial bagi rakyat. Belanja subsidi BBM dan listrik secara konsisten mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Begitupun alokasi untuk meningkatkan kwalitas kehidupan rakyat dan pemberantasan kemiskinan tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Hal tersebut menyebabkan semakin memburuknya kwalitas pembangunan manusia sebagaimana terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia yang masih rendah jika dibandingkan negara-negara tetangga (UNDP, 2009). “Indonesia menempati posisi 111 dari 182 negara, tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Singapura (23), Malaysia (66) dan Thailand (87).”
Selain mengkritisi utang yang menyengsarakan rakyat, Dani juga mendesak pemerintahan baru menghentikan berlangsungnya agenda liberalisasi di hampir semua sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti di sektor ketenagalistrikan, migas, air, tanah, infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Tahun 2010 diperkirakan pemerintah kembali menaikan harga BBM dan Tarif Dasar Listrik, setelah dimulai sebelumnya dengan kenaikan harga gas dan tarif Tol pada tahun 2009. Jika hal ini dilakukan, dapat dipastikan beban rakyat akan semakin besar terutama di wilayah-wilayah terkena bencana alam.
Karena itu, pemerintahan SBY harus memulai langkah maju dalam negosiasi penghapusan utang. “Mekanisme audit utang harus diperluas untuk mendapatkan argumentasi yang kuat guna menghentikan pembayaran utang najis dan tidak sah selama ini.”
Audit utang, lanjutnya, tidak terbatas pada perhitungan finansial beban utang yang belum dibayar dan biaya-biaya yang memberatkan. Audit utang harus menjangkau pertanyaan dan isu-isu besar terkait sosial-ekonomi, lingkungan, hukum, politik dan dimensi etika. Tujuan dari audit ini adalah membangun fakta betapa berlimpahnya dana yang dikeluarkan untuk membayar utang haram karena dimulai dengan sebuah praktek kejahatan kemanusiaan, imbuhnya.
KAU juga mengutip laporan Global Development Finance Bank Dunia pada tahun 2008 yang menempatkan Indonesia pada posisi keempat setelah Meksiko, Brazil dan Turki sebagai negara dengan jumlah utang jangka panjang terbesar dengan total utang mencapai US$67 miliar. Di Asian Development Bank (ADB), Indonesia saat ini menjadi negara penghutang terbesar dengan total utang mencapai US$ 11,03 miliar. Sedangkan jumlah utang Indonesia kepada Bank Dunia mencapai US$8,63 miliar.( JPNN)
2 tanggapan so far ↓
dira // November 6, 2009 pada 1:36 pm
Utang memiliki justifikasi ilmiah dalam teori-teori ekonomi liberal… karena itu, mengelola negara tanpa utang rasanya sulit dilakukan, kecuali jika seluruh pondasi ilmu ekonomi yg dianut oleh para ekonom dirombak total…
Sy sebagai orang awam kadang bingung, kenapa rasio utang suatu negara dibandingkan dg PDB (angka “amannya” sekitar 35 – 40% PDB), padahal kita membayarnya dg APBN…
NURDJAEDI // Desember 1, 2009 pada 3:05 pm
Sayang seribu kali sayang, Kabinet SBY Jilid dua agak cacat dengan hebohnya kasus Korupsi berjamaah di BANK CENTURY. Publik sudah terlanjur mengetahui siapa yang berbuat dan siapa yg harus bertanggung jawab. Kalau masih bercokol orang2 yg mengucurkan aliran dana korupsi 6,7 Trilyun di Kabinet SBY, maka sudah selayak kita berdoa : Semoga masih ada harapan INDONESIA untuk maju, Kita pesimis, bagaimana mau memberantas korupsi kalau didalam kabinetnya ada juga yang membantu para koruptor di BANK CENTURY. Hukum ga jelas, maling teriak maling, dan ekonomi stagnasi…, karena Dunia memantau Kita.