Memang hal ini sudah lama menjadi polemik, negara ini jelas salah kelola, disaat semua industri yang berbasis energi gas terancam gulung tikar karena kekurangan pasokan, pemerintah menghambur hamburkan gas keluar negeri dengan harga obral super murah.

Lihatlah tabel diatas, harga pasaran minyak dunia yang umum berlaku sementara ladang gas bumi kita yang menghasilkan gas diobral keluar negeri dengan harga murah sebagai contoh gas tangguh dijual dengan harga rata-rata US$ 3,5 per MMBtu , kenapa?

Sudah dua tahun masalah pasokan gas menjadi konflik internal di Indonesia. Tak ada formula dan solusi kebijakan yang serius untuk mengatasi persoalan kelangkaan gas, meski pemerintah memiliki otoritas penuh. Karena itu, kekurangan pasokan gas yang melanda sejumlah sektor industri penting, terutama pupuk dan keramik, tak terpecahkan hingga kini.

Industri domestik kekurangan pasokan gas karena mayoritas gas diekspor ke luar negeri. Indonesia telah terikat kontrak jangka panjang dengan pembeli gas di luar negeri, terutama Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Mereka mendapat suplai gas asal Indonesia dengan harga super murah, sementara industri domestik megap-megap tanpa ada kejelasan pasokan.

Kalangan pengusaha domestik tak henti-hentinya meneriakkan agar pemerintah memprioritaskan pasokan gas untuk domestik. Mereka terus berjuang pantang mundur, melobi semua pejabat yang berkepentingan. Sayangnya pemerintah tak juga memberikan kepastian.

Negara yang kaya raya ini dimiskinkan oleh ulah para pengambil keputusan yang tidak bisa mengelola negara dengan baik

Di tengah keluh kesah berkepanjangan para pengusaha, dengan entengnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berniat mengimpor gas dari luar negeri. Opsi ini dipilih sebagai solusi jangka pendek guna mengatasi defisit gas. Sungguh sebuah ironi, negara yang memiliki kekayaan migas berlimpah harus mengimpor gas, yang notabene harganya lebih mahal.

Beberapa waktu lalu, PT Perusahaan Gas Negara akan memangkas 20% pasokan gas ke industri di wilayah Jadebotabek dan Jawa Barat. Penyebabnya, Pertamina tidak memperpanjang kontrak gas ke PGN dari salah satu lapangan gas yang dimiliki. Rencana ini membuat industri meradang dan mengadu ke Menteri Perindustrian. Bila ini terjadi, sekitar 350 industri menengah yang menyerap sekitar 500 ribu tenaga kerja terancam.

Pemerintah tidak boleh membiarkan krisis gas berlarut tanpa ada kepastian. Dengan otoritas yang dimiliki, harus segera dikeluarkan berbagai kebijakan strategis untuk mengatasi persoalan krusial ini.

Langkah pertama adalah merevisi kontrak ekspor gas. Kita tahu sejumlah kontrak gas yang telah dibuat sangat merugikan Indonesia karena harganya kelewat murah. Ingat kontrak gas antara lapangan gas Tangguh, Papua, dengan beberapa pembeli di Tiongkok, AS, dan Korea yang mencerminkan kebodohan kita. Bagaimana mungkin harga gas dipatok (peg) pada acuan harga minyak US$ 25 per barel selama 20 tahun, sehingga harga ekspor gas hanya 2,4 mmbtu. Meski patokan harga minyak direvisi jadi US$ 38 per barel, gas kita hanya dihargai US$ 3,35 per mmbtu. Itu jauh di bawah harga yang dinikmati produsen gas dunia lainnya. Terlebih lagi harga minyak cenderung naik, kini di atas US$ 80 per barel.

Mantan Wapres Jusuf Kalla pernah menyebut kerugian negara Rp 750 triliun akibat kontrak gas dengan Tiongkok tersebut. Indonesia Corruption Watch menyingkap data kerugian negara Rp 250 triliun lebih pada periode 2004-2008, salah satunya karena kontrak migas yang tidak adil.

Kontrak yang tidak imbang dan sangat merugikan layak direnegosiasi. Pemerintah tak perlu takut hal ini memengaruhi iklim investasi di bidang migas.

Kedua, pemerintah perlu segera mengeluarkan berbagai peraturan yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi dan bersifat mengikat. Dalam konteks ini, amendemen UU No 22/2001 tentang Migas sangat mendesak, terutama klausul tentang pemenuhan kewajiban domestik  (domestic market obligation) migas.

Ketiga, pemerintah perlu membatasi ekspor gas dalam jangka pendek. Bersamaan dengan itu, optimalisasi ladang gas yang ada serta mengembangkan ladang gas baru mendesak dilakukan. Untuk itu, perbaikan iklim investasi serta kepastian hukum di bidang migas tak bisa ditawar-tawar.

Mengatasi krisis gas tentu bukan menjadi tugas kementerian ESDM semata. Masalah ini harus dibahas di tingkat kabinet dan kendali langsung di bawah Presiden.

Perlu menjadi kesadaran semua pemangku kepentingan bahwa industri nasional selama ini sudah berada di ambang kehancuran karena tekanan berbagai faktor. Selain dililit berbagai persoalan klasik, perdagangan bebas Tiongkok-Asean (ACFTA) menjadi ancaman baru bagi industri manufaktur. Dengan setumpuk beban itu, jangan sampai keruwetan masalah industri manufaktur kian runyam karena tersandera pasokan gas. Cukup sudah ironi di negeri ini.  Sumber: Investor Daily

Artikel Menarik Lain: