Mafia Pajak, Bukti Kenaikan Gaji PNS dan Renumerasi Tidak Merubah Mental Aparat

Geram. Itulah yang dirasakan rakyat mendapati kenyataan masih maraknya mafia kasus di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Rakyat yang hidupnya susah,  tetapi sebagai warga negara yang baik harus taat membayar pajak, mendapati kenyataan bahwa tak sedikit aparat pajak gaya hidupnya bermewah-mewahan dari praktik pat gulipat dengan wajib pajak untuk keuntungan pribadi.

Kasus Gayus Halomoan Tambunan merupakan salah satu contoh betapa kotornya permainan pajak di direktorat yang sebenarnya telah melakukan reformasi birokrasi itu. Gayus, seorang pegawai pajak golongan III A dengan total gaji yang dibawa pulang (take home pay) per bulannya hanya sekitar Rp 12,1 juta, ternyata mempunyai rekening senilai Rp 25 miliar. Tak hanya itu, Gayus juga mampu membeli rumah mewah di kawasan elite Kelapa Gading dengan taksiran harga sekitar Rp 3 miliar. Kekayaan Gayus bahkan melebihi Presiden SBY.

Keberhasilan Gayus Tambunan membuat tambun pundi-pundi kekayaannya diduga karena ia terlibat praktik mafia perpajakan. Hal itulah yang membuat 69.318 facebookers meradang dan menggalang aksi tolak membayar pajak. Aksi ini memang tidak bisa dibenarkan karena melanggar UU. Tetapi ungkapan kekesalan rakyat harus dijadikan introspeksi bagi para birokrat untuk memberangus praktik-praktik korupsi di negeri ini.

Terkuaknya kasus Gayus ibarat sebuah gunung es yang mencair. Sepertinya tidak masuk akal seorang Gayus yang hanya pegawai golongan III A berani melakukan praktik semacam itu seorang diri bila tidak di-backing- oleh atasannya. Apalagi, Gayus mengaku ada 10 orang yang melakukan praktik serupa.

Saat ini jumlah pegawai DJP sekitar 32.000, separuh dari jumlah itu rawan penyelewengan. Mereka adalah aparat pajak yang bekerja di bidang pemeriksaan sekitar 4.500, account representative sekitar 5.000, dan juru sita penelaah sekitar 5.500.

Kasus Gayus menjadi tamparan bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang selalu membanggakan reformasi birokrasi di lingkungannya. Apalagi, pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan telah mendapatkan remunerasi gaji cukup besar. Ternyata, renumerasi di Indonesia tidak linier dengan pemberantasan korupsi karena gaya hidup materialistis telah membius birokrat. Bukan sekadar need yang dibutuhkan dalam hidup, tetapi mereka sudah greedy.

Meskipun demikian, kita tidak bisa serta merta mengklaim bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkeu sudah gatot alias gagal total. Faktanya, reformasi itu mampu mempersempit ruang gerak praktik makelar kasus dengan meminimalisasi pertemuan fiskus dengan wajib pajak secara face to face. Bahwa masih ada loopholes dari reformasi perpajakan, itulah yang harus dibenahi.

Keberhasilan reformasi perpajakan salah satunya tercermin dari peningkatan penerimaan pajak. Bahkan realisasi penerimaan pajak pada 2009 mencapai lebih dua kali lipat dibanding 2004 menjadi Rp 658,24 triliun dari Rp 238,63 triliun. Pemerintah juga mencanangkan penerimaan pajak pada 2014 naik cukup tinggi, melewati Rp 1.000 triliun.

Untuk memberangus mafia perpajakan menkeu membuat sejumlah gebrakan. Pertama, membebastugaskan seluruh jajaran atau staf yang bekerja di Unit Keberatan bersama Gayus Tambunan. Kedua, mewajibkan seluruh pejabat di DJP dan Bea Cukai (BC) menyerahkan daftar kekayaan yang dilengkapi SPT beberapa tahun terakhir untuk diperiksa kewajarannya. Ketiga, membenahi prosedur perpajakan.

Bahkan, menkeu membuka kemungkinan dilakukannya pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan pejabat DJP dan BC yang rawan penyelewengan. Namun, cara radikal ini harus dikuatkan dengan UU agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah.

Kasus Gayus telah mencoreng kredibilitas pemerintah, bahkan memicu gerakan boikot membayar pajak. Ini sungguh berbahaya karena bisa mengacaukan program-program pemerintah, apalagi aksi itu dilakukan menjelang batas akhir penyerahan SPT.

Persoalan perpajakan memang menyentuh banyak pihak. Sebab, pajak dihimpun dari uang rakyat yang diperoleh dengan kerja keras. Jadi, sudah selayaknya hasil pemungutan pajak dinikmati juga oleh rakyat. Kebijakan pembaruan pajak yang bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak secara kuantitatif seharusnya dibarengi dengan peningkatan pengawasan terhadap penerimaan dan penggunaan dana pajak. Sebab, rakyatlah yang harus menanggung beban dari bertambahnya target penerimaan pajak itu.

Kasus Gayus harus menjadi pintu untuk membenahi sistem perpajakan di Indonesia. Jangan-jangan, ada sesuatu yang sistemik di DJP mengingat banyaknya kasus yang tidak diungkap secara transparan. Reformasi birokrasi yang dilakukan selama ini jangan berhenti sebatas mempersempit ruang gerak mafia perpajakan, tetapi harus mampu memberangusnya. Jika kasus Gayus terulang lagi, apa kata dunia?

Sumber: Investor Daily

Artikel Menarik Lainnya: