Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta (Kadin Jaya) menilai sanksi penutupan usaha minimarket yang terbukti melanggar izin operasi bisa merusak iklim berinvestasi di Ibu Kota sekaligus menimbulkan pengangguran baru. Wakil Ketua Kadin Jaya Sarman Simanjorang mengatakan Pemprov DKI Jakarta diharapkan bersikap lebih bijaksana dalam menindak

Merebaknya pasar modern di Jember secara tidak langsung telah ‘membunuh’ para pedagang di pasar tradisional. Pasalnya, masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar modern meski harga yang yang ditawarkan jauh lebih mahal. Salah satu alasan masyarakat lebih memilih berbelanja di pasar modern karena faktor kebersihan.

Dalam era globalisasi ini prospek bisnis sangat ditentukan oleh besarnya modal yang disuntikan kedalam pasar. Hal ini tentu saja mendorong persaingan usaha dimasyarakat yang semakin timpang antara pemilik modal perseorangan melawan koporasi. Persaingan yang tidak seimbang ini secara langsung mematikan peluang usaha masyarakat kecil untuk bermain dalam mainstream usaha.

Untuk melindungi toko-toko kecil (kelontong) dan para pedagang di pasar tradisional akibat maraknya pasar modern, Panitia Khusus DPRD Kota Magelang intensif menggodok raperda pasar yang komprehensif. Dalam raperda itu nantinya akan ada saling dukung mendukung antara pedagang pasar tradisional dengan pasar modern, bahkan pusat perbelanjaan.

Banyaknya minimarket ilegal atau melanggar Perda tentang Perpasaran Swasta dan Instruksi Gubernur tentang Penundaan Perizinan Usaha Minimarket di DKI Jakarta membuktikan adanya mafia perizinan di DKI Jakarta. Karena itu, Gubernur DKI Jakarta harus melakukan tindakan tegas, bukan hanya kepada pengusaha minimarket, tetapi juga para mafi a tersebut yang ditengarai adalah oknum pejabat Pemprov DKI Jakarta sendiri.

Dari 2.162 minimarket di DKI Jakarta, hanya 67 yang memiliki izin lengkap dan sesuai Perda No 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta dan Ingub No 115 Tahun 2006 tentang Penundaan Perizinan Usaha minimarket. Sebanyak 1.383 minimarket dinyatakan tidak memiliki persyaratan lengkap. Sisanya, 712 gerai, tidak memiliki izin sama sekali. Demikian hasil verifi kasi sementara yang dilakukan oleh Pemprov DKI terhadap [...]